Artis dan Gagalnya Partai Politik Mendidik Kader

Dhani

Siapa tak kenal sederet nama artis mentereng macam Desi Ratnasari, Eko Patrio, Anang Hermansyah, Zumi Zola, Pasha Ungu, Angelelga, Rano Karno, Dedi Mizwar, dan tentunya Ahmad Dhani si empunya Republik Cinta Manajemen? Mereka adalah maestro dunia hiburan tanah air yang penuh gemerlap dan bintang gemintang. Nama-nama di atas tentu tak asing menghiasi layar kaca. Baiklah, layar plasma Anda. Namun

kini bukan hanya sebagai bintang hiburan, tetapi menjadi petinggi negara, pemimpin daerah, wakil rakyat atau sebagainya. Mereka banting stir dari yang semula menghibur rakyat kini menjadi memperjuangkan hak-hak rakyat (semoga).

Bagi saya tentu itu sah-sah saja. Toh amanat demokrasi salah satunya adalah menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Tetapi mencermati metamorfosa mereka yang begitu cepat dan menjamur kok ya jadi mengerikan. Seperti premature.

Dalam konteks politik, negara kita sebenarnya sudah memiliki partai politik—bahkan jumlahnya terlalu banyak untuk dicetak pada kertas A4 saat pemilu—yang mestinya mengedukasi warga soal politik dan melahirkan banyak generasi pemimpin. Namun kita tampaknya jangan dulu berharap banyak pada partai-partai kita yang seolah mandul ini. Nyatanya di setiap momen pemilihan mereka selalu saja kebingungan mencari tokoh untuk dijadikan calon pemimpin. Praktisnya, mereka mencomot tokoh populer untuk dijadikan jagoannya, tak peduli seberapa besar visi dan integritasnya. Oh tentu saya tidak sedang mangatakan bahwa artis-artis kita tidak visioner dan miskin integritas. Saya hanya sedang menyayangkan selama ini puluhan partai politik kita ngapain saja sehingga hanya untuk memunculkan satu pasangan calon saja seolah kewalahan.

Sebuah headline di portal berita onlie detiknews beberapa hari yang lalu adalah musabab dari gelagak pertanyaan saya ini. Di portal berita kesayangan saya tersebut memuat judul yang kurang lebih begini: PKB DKI Usung Ahmad Dhani Tantang Ahok di Pilgub 2017. Saat itu juga pandangan saya mulai kabur, dengkul saya gemetar, memori otak kacau dan nyaris pingsan. Oke itu berlebihan. Tapi saya tetap merasa janggal lantaran selama ini jarang kita dengar kabar Ahmad Dhani berpolitik terlebih ber-PKB. Terkhir Dhani kentara berpolitik adalah pilpres tahun lalu, itupun Dhani dengan seluruh Baladewa dan penduduk Republiknya jelas mendukung Om Prabowo di mana itu adalah rival PKB yang mengendorse Jokowi. Betul bahwa di dunia politik memang tidak ada lawan abadi, tapi apakah juga di dunia politik tidak ada pola pengkaderan terstruktur sehingga terkesan asal populer, asal comot? Ditambah persis pada berita itu juga dituliskan keinginan GP Ansor DKI yang hendak mendaku Ahmad Dhani sebagai salah satu penasehatnya. Yasssallam,,, Maha benar Allah dengan segala firmanNya.

Ahmad

Dhani bersama PKB DKI (sumber detik)

Gagalnya political branding partai politik

Selama ini partai politik kita seperti tidak memiliki platform yang jelas sehingga mudah sekali berganti kebijakan. Parpol terlalu berlebihan mempersepsikan bahwa politik adalah soal preferensi publik. Imbasnya partai justru terlihat lucu saat gagal mengintepretasi keinginan publik. Seperti mengira asal populer berarti menang itu loh.

Partai politik kita umumnya hanya bergerak pada saat satu tahun menjelang pemilu, itupun hanya lewat cuplikan kegiatan sosial yang ditayangkan di layar televisi. Tentu dengan sedikit narasi penuh optimisme bersamaan dengan ketua partai menggendong anak kecil atau menyalami penduduk miskin. Sebagai closing sering kita dengar penggalan mars partai dengan kepalan tangan para pengurusnya. Itu saja. Mereka pikir rakyat ini entah berada di mana, sehingga sangat sulit untuk mendatanginya dan berinteraksi langsung. Cara branding semacam iniliah yang justru semakin mengalienisasi partai di tengah masyarakat. Alih-alih berbaur dengan rakyat, mereka justru sibuk mengedit narasi dan shooting pengambilan gambar iklan. Ekslusif.

Dalam bentuk yang lebih sederhana (kalau tidak mau disebut hemat) mereka akan mengundang artis ibu kota untuk kampanye di lapangan desa. Itupun dengan jarak tertentu yang bahkan mata kita sudah cukup kesulitan membedakan yang sedang berorasi meminta dukungan itu calon bupati apa kontestan D’terong. Praktis cara seperti itu justru sukses menjauhkan parpol dari masyarakat konstituennya. Apalagi mereka yang masih menebar uang sebagai jaminan kemenangan. Halaaahhhh

Partai seharusnya tidak malu belajar pada pemilik merek-merek ternama. Bagaimana sejumlah merek komersial justru begitu berhasil memikat pelangganya, bahkan saat para pelanggan harus mengeluarkan sejumlah uang. Cocal cola berhasil berinteraksi dengan pelangganya lewat pengusaan akan kebutuhan sosial pelangganya. Mengganti label dengan memberinya nama mayoritas pembelinya, membuat sebuah gerakan sosial nyata dan sebagainya. Atau perusahaan telekomunikasi yang menyebar gerainya di ratusan kota penjuru tanah air untuk siap sedia melayani dan menyapa penggunanya. Perusahaan otomotif jug tak mau ketinggalan. Dengan ribuan bengkel yang siap sedia memelihara hubungan produsen-konsumen membuat hati pelangganya terpikat. Belum lagi layanan purna jual yang memberi jaminan pemakai produknya. Pernahkah partai politik kita melakukan itu? Hah, melihat kantor pengurus rantingnya saja kita sudah mbregidig karena terkesan angker dan dijaga ketat kader militan badan otonomnya.

Sibuk mencari dana kampanye, lupa mendidik yang mau dikampanyekan

Barangkali sub pimikiran di atas terlalu paradoks dan lucu, tapi memang begitulah adanya. Sepertinya partai politik kita memang begitu limbung menghadapi hari besar pemilihan umum. Ibarat jomblo yang sibuk ke sana ke mari mencari modal nikah tapi tidak tahu harus menikahi siapa? Imbasnya ya asal beda kelamin langsung deh dibujuk nikah. Eh tapi sekarang ga beda juga boleh ya? Indikasi pola semacam itu bukan bahan anekdot semata. Betapa tidak, ramai-ramainya parpol menunjuk tokoh familiar untuk dijadikan calon kepala daerah atau anggota legislatif adalah bukti tak terbantahkan. Sampai hari ini, survei tentang tingkat keterpilihan (elektabilitas)—yang kita tahu adalah barometer kemenangan—disamakan dengan tingkat ketenaran (popularitas). Padahal masyarakat paling awam juga tahu kalau soal memilih pemimpin bukan hanya terkenal atau tidak tapi juga tentang rekam jejak dan visinya. Dan bencananya, di zaman serba terkoneksi seperti sekarang ini, Bapak saya yang sedang berkebun di kampung juga bisa sambil menelusuri aktivitas para tokoh di Jakarta sana.

Sepertinya partai harus berbesar hati “uang jatahnya” berkurang sambil berhemat untuk tidak melulu menggelar rapat di JCC atau Hotel berbintang. Saya pikir rapat tentang kebijakan partai tentang draft UU Desa atau UU tentang penanganan fakir miskin akan lebih khidmat kalau diselenggarakan di balai desa. Ditemani rengekan suara kambing sambil memandangi calon penerus bangsa yang mengidap hidrosefalus.

Sudah bukan suatu rahasia negara–yang harus dilindungi segenap agen BIN–bahwa pejabat negara yang berasal dari partai diharuskan menyetorkan sejumlah uang untuk kelanggengan partainya. Banyaknya operasi tangkap tangan KPK pada sejumlah kader partai adalah bukti nyatanya. Semestinya bukan begini kontrak partai dengan para kadernya. Betul bahwa partai membutuhkan biaya untuk tetap eksis. Tapi bukankah negara sudah memberikan itu lewat sumber legal? Pun dengan iuran wajib para kader atau donatur sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perkara itu kurang mencukupi adalah soal lain. Itu soal bagaimana mengelola keuangan dan berlaku hemat. Ah saya pikir itu kan yang sering dikampanyekan para petinggi partai? Sampai ada yang menyuruh rakyat diet jika harga-harga tak terbeli.

Jadi apa? Ya berhematlah serta gunakan dana partai secara bijak. Salah satunya pergunakanlah untuk mengoptimalan pendidikan kader dengan kompetensi mumpuni, lalu jangan ganggu jika sudah jadi pejabat. Jika itu istiqomah dilakukan, rakyat juga tidak akan tega melihat partai pencetak pemimpin berkualitasnya kolaps kok. Demokrat lewat Obama sudah membuktikan itu. Atau kalau mau yang di Indonesia, PDIP lewat Jokowi sudah merasakan sendiri betapa dermawanya rakyat Indonesia mengisi rekening kampanyenya sampai bermiliar-miliar.

Untuk itu parpol harus berbenah sebelum apatisme masyarakat akan partai politik membuncah lalu mulai berpikir bagaimana jika negara tanpa partai politik???

 

 

Leave a Comment

Datasiana Reportasiana Swarasiana Translasiana
kulon progo
Pembangunisme dan Mereka yang Terusir dari Tanahnya Sendiri
para pemain dan kru film mata jiwa
Melihat Lebih Jernih Kehidupan Kelas Dua Kota Jakarta dengan Mata Jiwa
karangan bunga fadli zon
Meniru Hidup Hemat dan Sederhana dari Fadli Zon
Usia 24 Bagi Seorang Perempuan
Yang Menyebalkan di Usia 24 Bagi Seorang Perempuan
Larangan Bersedih Bagi Jomblo di Republik Ngapak
Doa Pilihan untuk Jomblo
Lima Do’a Pilihan untuk Jomblo di Malam Takbiran
4 Gaya dalam Mencintai
4 gaya dalam mencintai yang Dilakukan Orang Modern ini
Lambang_PKI
Kebangkitan PKI, Diskusi, dan Musuh-musuh Imajiner Kita
Kesadaran magis
Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire
Renungan Calon Sarjana
Dari Bung Kris, untuk Calon Sarjana
sufi dan surga
Pesan dari Para Sufi tentang Amal Ibadah dan Surga
Malam Jum'at Sunnah Rasul
Malam Jum’at dan Sunnah Rasul bagi Jomblo
hijrah
Spirit Hijrah yang (bisa) Salah Arah
wanita zaman jahiliyah
Fakta Lain Seputar Derajat Wanita pada Zaman Jahiliyah dan Adab pada Keluarga Rasulallah
para pemain dan kru film mata jiwa
Melihat Lebih Jernih Kehidupan Kelas Dua Kota Jakarta dengan Mata Jiwa
kegiatan temu pendidik
Inspirasi itu Mengalir dari Wadas Kelir
guru merdeka belajar
“ Mudik”, Merangkai Niat Baik dengan Semangat Kolaboratif
Pustaka Warga
Komunitas Literasi, Minat Baca, dan Kenapa Pustaka Warga