Juguran bareng KPK

Melawan Korupsi dengan Juguran Bareng KPK

01/11/2017 75 0 0

Juguran bareng KPK

Peserta serius memperhatikan urian materi yang disampaikan pejabat KPK

~Juguran bareng KPK ini terselenggara oleh kerja kolaborasi komunitas Gusdurian, Pustaka Warga, dan berbagai pihak yang membantu dalam berlangsungnya acara~

Ditengah maraknya kasus korupsi berikut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlawanan pada praktek korupsi. Dengan pendekatan edukatif inilah korupsi diharapkan bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Sebab tanpa upaya tersebut, perlawanan terhadap korupsi hanya akan menjadi siklus rutinan yang bergeser dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan latarbelakang seperti itulah, Selasa, 31 Oktober 2017, Komunitas Gusdurian, dan Pustaka Warga menggelar acara Juguran Bareng KPK sebagai salah satu upaya mensosialisasikan semangat perlawanan korupsi kepada masyarakat. Puluhan orang yang berasal dari berbagai komunitas turut meramaikan juguran yang mengambil tema “Semua BISA berAKSI” tersebut.

Sebagai pemantik diskusi dalam acara yang digelar di Sekretariat Gusdurian tersebut adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko. Dalam penyampaian materinya, Mas Koko, sapaan akrabnya, menyampaikan pentingnya pendidikan anti korupsi pada generasi muda. Mengingat korupsi menjadi ancaman serius bagi masa depan negara.

Menurutnya korupsi di Indonesia memang mengalami penurun jika dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi. Hanya saja kerugian negara akibat korupsi masih sangat tinggi. “ Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari angka yang tampak dikorupsi, tetapi juga potensi kerugian yang muncul akibat praktek korupsi tersebut”. Ungkapnya.

Mengutip apa yang dipublikasikan oleh PBB mengenai dampak kasus korupsi, Sujanarko mengungkapkan bahwa korupsi akan membawa dampak bagi, setidaknya, empat hal ini;

  1. Korupsi membuat pembangunan tidak efisien

Kasus korupsi kerap kali muncul bersamaan dengan proyek pengadaan suatu bangunan di suatu tempat. Selain berdampak pada terhambatnya pembangunan, korupsi juga membuat suatu proyek bisa kehilangan kegunaannya. Useless. Acapkali proses pembangunan yang di dalamnya terdapat praktek korupsi menjadi tidak bernilai guna karena pendekatannya yang lebih pada “asal dana keluar” ketimbang manfaat program itu sendiri. Dicontohkannya soal pembangunan waduk di beberapa daerah yang justru tidak berada di daerah dekat persawahan, pembangunan pelabuhan yang tidak terpakai, dan masih banyak lagi.

  1. Korupsi menghancurkan pasar dan ekonomi

Kasus korupsi atau suap yang melibatkan pengusaha besar dan pemangku kebijakan menjadikan persaingan pasar tidak sehat. Acapkali kartel bisnis terbentuk karena kongkalikong antara pengusaha dan pejabat. Hal tersebutlah yang membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat, terutama karena mematikan pengusaha kecil dan merugikan konsumen. Pasar yang monopolistik juga menyebabkan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

Ironinya, pajak penghasilan dari para konglomerat yang mencengkram ekonomi hanya menyumbang sekitar 5% pendapatan negara kita. Sedang yang lebih banyak justru pajak pertambahan nilai yang kerap diambil dari barang-barang konsumtif yang juga banyak disumbang masyarakat ekonomi rendah.

  1. Korupsi merusak sistem politik

Jika mau dirunut, politik menjadi salah satu sektor yang paling berperan dalam praktek-praktek korupsi di tanah air. Persoalan biaya politik yang tinggi, proses pengkaderan yang buruk, dan birokrasi politik yang berbelit menjadi celah masuk bagi transaksi politik nan korup. Ujung dari persoalan itu adalah rusaknya sistem politik karena jabatan politis diisi oleh politikus-politikus transaksional yang minus integritas.

Menjadi lebih bermasalah karena hal tersebut disikapi oleh berbagai kalangan dengan antipati partai politik dan politisi. Sikap yang demikian bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi oknum politik melakukan tindak kejahatan korupsi. Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan baru terhadap politik dan partai politik. Selain penguatan sistem internal, diperlukan juga kerja pengawasan bersama oleh kelompok masyarakat terhadap proses politik secara lebih ketat.

  1. Korupsi melanggar HAM

Kasus korupsi yang paling kecil sekalipun akan membawa dampak besar pada tesendatnya pembangunan sumber daya manusia. Korupsi yang dilakukan oleh kelompok elit telah nyata-nyata merampas hak pendidikan, kesehatan, hingga makan masyarakat miskin yang berada jauh dari lingkaran kekuasaan. Betapa banyak anak yang putus sekolah karena kasus penyelewengan dana BOS atau korupsi dana bantuan sosial yang menyebabkan calon penerima bantuan tersebut tidak dapat merasakan manfaatnya.

Juguran bareng KPK

Proses diskusi yang berjalan hangat

Untuk itu KPK memiliki menyarankan beberapa langkah yang diharapkan akan menjadi solusi bagi maraknya kasus korupsi di Indonesia.

Pilih pemimpin yang baik

Bagaimanapun pemimpin yang memiliki integritas akan menjadi teladan bagi bawahanya. Dalam adagium yang diyakini KPK “Ikan akan membusuk dari kepalanya”. Begitupun dalam suatu sistem birokrasi—baik swasta maupun pemerintah—korupsi, amat dipengaruhi oleh pemimpinnya. Pemimpin yang baik akan membawa efek positif bagi bawahanya, pun sebaliknya.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melacak rekam jejak dan latar belakang orang yang akan menjadi pejabat pemerintah maupun wakilnya di dewan. Dengan melakukan penelusuran tersebut diharapkan kita akan mampu memilih pemimpin yang memiliki kualifikasi mumpuni dengan integritas tinggi.

Perbaiki tata kelola

Setali tiga uang dengan pemimpin yang baik, sistem tata kelola pemerintahan yang baik juga amat menunjang dalam pencegahan korupsi. Rumitnya tata kelola membuat celah untuk melakukan praktek korupsi makin terbuka lebar. Sehingga dengan perbaikan tata kelola, kasus suap yang umum menjadi motif korupsi di birokrasi menjadi bisa ditekan. Di sisi lain, buruknya tata kelola juga membuat banyak aset nasional tidak terinventarisir. Dengan inventarisir yang baik, potensi penyelewengan kekayaan negara tentu bisa dihilangkan. Oleh karenanya, perbaikan sistem tata kelola tersebut mendesak bukan hanya bagi birokrasi pemerintah, tetapi juga instansi-instansi swasta.

Regulasi yang baik

Seringkali niat jahat yang melatarbelakangi kasus korupsi lahir dari regulasi yang tidak tepat sasaran. Longgarnya regulasi memberi keleluasaan bagi pelaku korupsi dalam melakukan aksinya. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi yang mampu menguatkan pencegahan korupsi hingga mengeliminir praktek korup dalam penyelenggaraan negara.

Lebih dari itu, pemberantasan korupsi juga memerlukan kerja kolaboratif dan peran serta kelompok masyarakat untuk merawat energi perlawanan terhadap korupsi. Selain, tentu saja, kita perlu mengawal proses politik dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaanya di lapangan. Pada sisi pencegahan, masyarakat juga perlu mengenalkan konsep pendidikan anti korupsi kepada anak-anak mereka. Dengan begitu, korupsi bisa diputus perkembangannya. Semoga.

Comments

comments

Tags: diskusi melawan korupsi, Gusdurian banyumas, juguran bareng KPK, melawan korupsi, pustaka warga Categories: Reportasiana
share TWEET PIN IT SHARE share share
fajar

semacam pemuda, suka kopi, berafiliasi dengan PMII

Related Posts
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.