Perppu Pembubaran Ormas

Membubarkan Ormas Radikal dengan Sewenang-wenang adalah Radikalisme yang Lain

15/07/2017 143 0 0

Jika boleh memeras permasalahan nuswantara ini tinggal hanya dua masalah saja, maka saya akan menyisakkan korupsi dan ormas “radikal”. Sengaja sa kasih tanda petik, karena kata radikal yang digunakan di sini tak merujuk pada arti sesungguhnya. Radikal, sesuai akar katanya, radix, bermakna mengakar-merujuk pada sumber. Substansial. Jadi kalau merujuk pada makna aslinya, Islam radikal harusnya adalah Islam yang toleran. Karena pada hakikatnya Islam ya toleren (anti kekerasan).

Tapi selow saja. Bahasa tidak harus dimaknai kaku begitu kok. Biarkan masyarakat, sebagai pemakainya, memiliki otoritas untuk menafsirinya. Jadi jika dalam tulisan ini terdapat kata Islam radikal, itu yang dimaksud adalah Islam garis keras. Islam yang suka kekerasan gitu.

Kembali pada topik mengenai permasalahan negara dengan predikat penduduknya paling malas jalan kaki ini.

Dua hari ini, jagat sosial media panas kembali dengan perdebatan mengenai Perppu Pembubaran Ormas. Perppu tersebut, kabarnya sudah dibubuhi tanda tangan presiden dan siap dipasarkandiberlakukan. Sementara ormas yang dimaksud adalah ormas dengan stampel radikal dan mengganggu stabilitas nasional.

Hhsssttt, kalau masih bingung, sa kasih tau inisialnya H T I dan kawan-kawannya itu. Keep it secret ya.

Ribut-ribut soal ormas anti Pancasila, begitu mereka dinamai, sebenarnya bukanlah hal yang baru kali ini terjadi. Sudah sejak dulu, pemerintah punya oposisi dalam wujud demikian. Masyumi, PKI, dan kini HTI adalah sedikit dari apa yang disebut pemerintah sebagai organisasi anti Pancasila.

Laiya Partai Masyumi yang merupakan representasi dari umat Islam itu juga dibubarkan oleh pemerintah kita dulu. 15 Agustus 1960, Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ihwal PKI lebih ngeri lagi, Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai harus turun tangan dengan menerbitkan Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Bukan hanya itu, akibat dari ketetapan itu, hal-hal yang berbau komunis-sosialis akan dicekal dan masih berlangsung hingga sekarang.

Jadi tidak perlu heran, sejarah pemerintahan kita, juga memang adalah sejarah otoritarian. Tukang bubrah-bubrah.

Pemerintah, dengan segala alasanya, tentu punya kewenangan untuk menjaga keberlangsungan negara ini. Namun kerap kali, hal tersebut bercampur dengan upaya melanggengkan kekuasaanya. Ini pelik, tapi bukan mustahil diurai.

Dengan segala kewenangan yang dimiliki, pemerintah—utamanya presiden, memang sangat mungkin menyalahgunakan wewenang. Paling tidak, berlaku overacting dengan wewenangnya. Ini fakta sejarah.

Soal ribut-ribut pembubaran HMI eh HTI pun demikian. Pemerintah, lagi-lagi dengan kewenangannya, bisa melangkahi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Jika hal tersebut dimaknai sebagai apa yang disebut upaya mempercepat penanganan ancaman negara tentu itu baik. Tapi bagaimana jika tidak demikian adanya?

UU Ormas sebenarnya telah mengatur mekanisme pembubaran organisasi yang dinilai melenceng dengan kaidah bernegara. Prosesnya memang agak panjang dan harus melewati pengadilan. Tapi itu semua demi tetap tegaknya kedaulatan rakyat. Biar bagaimanapun berorganisasi adalah hak dasar yang dijamin bukan hanya oleh undang-undang dasar, tetapi juga oleh Tuhan.

Pemerintah tidak bisa mengambil jalan singkat yang justru bisa berakibat panjang. Perlu kita ingat, pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Perppu di atas bisa digunakan untuk “menyerang” ormas mana saja. Artinya itu berlaku umum, tidak hanya pada ormas bernafaskan Islam radikal semata.

Begitu suatu organisasi ataupun orang dinyatakan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia—sebuah tuduhan yang tidak jelas ukurannya, bisa langsung dibabat. Dan hukumannya juga tak main-main, terancam penjara seumur hidup. Sebagai tahanan politik pastinya.

Masalah mungkin tidak akan terasa dalam waktu dekat ini. Tapi boleh jadi nanti, ketika kita dipimpin rejim yang pandai main gebuk, Perppu Ormas bisa menjadi gada yang efektif untuk membungkam kritik.

Comments

comments

Tags: HTI, Islam Radikal, Perppu Ormas, Radikalisme Categories: Swarasiana
share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.