Membantu Muhammad Agus Al Fatih Mencerna PERDA Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015

agusSekitar 4 hari yang lalu saya ditandai oleh salah satu kawan saya, Muhammad Agus Al Fatih, di sebuah foto yang tersebar viral di facebook.  Semula saya kira apa yang dibagikan Kakanda Agus ini semacam malware bergambar bokep yang umumnya menyerang timline facebook kawan-kawan yang lain (untuk diketahui Kakanda Agus ini kader IMM Mujtahid, jadi ndak akan pindah ke HMI meskipun saya panggil kakanda, so woles ya). Namun

setelah beberapa waktu saya amati, rupanya Kakanda Agus ini tidak membagi malware bokep sebagaiamana saya gemaritakuti, melainkan menyampaikan foto yang berisi Perda baru di Banyumas tentang larangan pemberian sesuatu ke pengemis dan golonganya. Tak main-main, di Perda itu, si pemberi uang/barang juga bisa bisa dijebloskan ke penjara, jadi bukan hanya yang menerima. Jadi kira-kira Kakanda Agus ini mempertanyakan Kenapa ada Perda yang justru hendak menghukum masyarakat kecil yang lemah lagi papah. Seketika itu jidat saya berkrenyit. Lakok Kakanda Agus yang keseharianya saja bergelut dengan buku-buku filsafat, sosial, pergerakan, dan segala rupa buku-buku berat kok gak paham logika aturan perda yang jelas, gamblang, dan terang benderang begitu. Ada sih buku-buku yang agak ringan kegemaran Kakanda Agus, Blio ini suka sekali membaca kisah petualangan Sherlock Holmes, si detektif yang konon secara geneaologis masih satu keturunan dengan Bang Yos, yakni keturunan Nabi Adam.

Atas dasar rasa  heran dan iba itulah saya berinisiatif untuk menulis sebuah point of view yang sekiranya bisa membantu Kakanda untuk menjawab pertanyaanmu. Begini Kakanda, yang pertama Sampean harus mengerti bahwa sebuah ukuran paling sederhana dari capaian kemajuan suatu negara adalah jumlah peduduk miskin. Semakin sedikt penduduk miskin suatu negara maka semakin negara disebut maju, pun sebaliknya. Yang kedua Sampean harus inget sebuah aksioma lama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa yang salah dengan Pemkab Banyumas (dan beberapa daerah lain) yang menerapkan Perda sebagai sebuah produk hukum untuk mengurangi angka kemiskinan? Belum faham? Baik saya jelaskan lebih detail.

Pemkab Banyumas itu menerapkan logika paling sederhana dari ilmu matematika—yang saya yakin sampean sudah nglontok memahaminya—yakni hitungan akan semakin berkurang jika banyak angka yang hilang. Satu case study nih, Sampean piara ayam nih misalnya, nah padahal, misalnya, semakin banyak ayam yang Sampean piara maka semakin Sampean dipandang rendah secara moral oleh warga sekitar Sampean. Nah untuk itu, Sampean memilih untuk membunuh ayam-ayam tersebut satu-satu dengan tidak memberinya makan, biar terkesan natural matinya loh. Kuarang lebih pola semacam itulah yang dipakai. Jadi lambat laun jumlah masyarakat miskin, gembel, pengemis, gelandangan, dan sesepesiesnya akan habis. Nah akhirnya didapatilah statistik bahwa angka kemiskinan di Banyumas Menurun. Wuaah keren kan?

Sebenarnya cara ini sudah dipakai di beberapa daerah. Di Semarang misalnya, seorang tukang becak yang sering dipanggil mbah Samidi tewas di samping becaknya akibat sakit yang diderita. Atau di Bandung, di sana pernah ada seorang pengemis yang tewas tergletak di pinggir jalan. Di kota-kota lain juga ada kok. Tinggal search ada di google, eh ada kuota kan? Pokoknya nyawa di indonesia tidak lebih dari sekedar angka-angka penyumbang statistik kok. Ohya Kakanda juga nda usah repot-repot nyangkutin Perda ini dengan pasal 34 ayat 1 UUD yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa? Sampean mau ngomong Perda ini melanggar UUD yang merupakan dasar hukum negara? Lo itu kan aturan buat Indonesia, ini kan Banyumas. Lo tapi Banyumas kan bagian dari Indonesia? Lo Sampean kan bukan Bupatinya, kok ngatur-ngatur.

Lagian selama ini kan negara sudah banyak hadir dalam kasus-kasus rakyat miskin. Jangan tanya bukti, la itu penggusuran pedangan oleh Pol PP, Sengketa tanah dengan pengusaha yang melibatkan tentara, dan lain sebagainya. Sampean pikir Pol PP dan tentara bukan bagian dari negara? Toh pemerintah juga nda Cuma main usir tapi juga solutif. Misalnya saja bibangunya pusat perbelanjaan terbesar di Purwokerto ditengah masa moratorium pasar modern dan lain sebagainya.

Wes gitu aja Kakanda. Lain waktu kita sambung lagi diskusinya. Dengan secangkir kopi tentunya!

About The Author

Reply

Datasiana Reportasiana Swarasiana Translasiana
Dongeng “Anak Setan” dari Gunung
Pembangunisme dan Mereka yang Terusir dari Tanahnya Sendiri
Melihat Lebih Jernih Kehidupan Kelas Dua Kota Jakarta dengan Mata Jiwa
Yang Menyebalkan di Usia 24 Bagi Seorang Perempuan
Larangan Bersedih Bagi Jomblo di Republik Ngapak
Lima Do’a Pilihan untuk Jomblo di Malam Takbiran
4 gaya dalam mencintai yang Dilakukan Orang Modern ini
Kebangkitan PKI, Diskusi, dan Musuh-musuh Imajiner Kita
Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi: Peta Kesadaran Freire
Dari Bung Kris, untuk Calon Sarjana
Pesan dari Para Sufi tentang Amal Ibadah dan Surga
Malam Jum’at dan Sunnah Rasul bagi Jomblo
Spirit Hijrah yang (bisa) Salah Arah
Fakta Lain Seputar Derajat Wanita pada Zaman Jahiliyah dan Adab pada Keluarga Rasulallah
Melihat Lebih Jernih Kehidupan Kelas Dua Kota Jakarta dengan Mata Jiwa
Inspirasi itu Mengalir dari Wadas Kelir
“ Mudik”, Merangkai Niat Baik dengan Semangat Kolaboratif
Komunitas Literasi, Minat Baca, dan Kenapa Pustaka Warga