kulon progo

Pembangunisme dan Mereka yang Terusir dari Tanahnya Sendiri

08/12/2017 112 0 0

kulon progo

mereka yang menjadi korban perselingkuhan pengusaha dan penguasa

esensiana.com-Rabu, (6/12) Pengurus PMII Komisariat Dukuhwaluh mengadakan Liga Kopi. Yakni sebuah forum untuk diskusi dan bertukar wacana yang dibuka untuk umum. Acara tersebut dimulai pukul 16.40 WIB di sekretariat PMII Komisariat Dukuhwaluh yang beralamat di perumahan GTSI. Tepatnya, di jalan kenanga nomor 2, Ledug, Kembaran.

Topik atau pembahasan yang diketengahkan pada diskusi di Liga Kopi kali ini adalah terkait darurat agraria yang melanda Kulon Progo. Dimana warga di lima desa yang terletak di Kecamatan Temon, Kulon Progo, menjadi korban penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani juga terpaksa kehilangan lahan pertaniannya.

Tindakan penggusuran ini dilakukan demi ambisi membangun sebuah bandara yang kemudian dikenal dengan nama New Yogyakarta International Airport (NYIA). Konon bandara lama di Jogja sudah tak lagi mampu menampung arus lalu lintas udara bagi manusia yang hendak datang atau pergi meninggalkan jogja.

Diskusi diawali dengan menyinggung soal kepemilikan tanah yang mula-mula dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah. Fajar yang hadir sebagai pemantik diskusi mengritik tentang konsep tanah milik negara. “Jauh sebelum Indonesia berdiri, masyarakat telah mengolah tanah-tanah di sekitarnya. Kemudian dengan suatu kesepakatan bersama mereka membantuk negara. Tanah yang belum termanfaatkan kemudian diamanatkan pada negara agar diolah untuk diberikan manfaatnya sebesar-besarnya pada masyarakat sekitar”

Secara historis penduduk sekitarlah yang memiliki tanah. Baik berupa tanah ulayat yang dikelola secara bersama maupun tanah milik pribadi. Sebagai alat produksi, tanah memiliki arti penting bagi masyarakat petani. Lebih dari itu, tanah yang merupakan tumpah darah seseorang menyimpan begitu banyak kenangan sekaligus mimpi-mimpi. Sehingga tidak mudah untuk pergi meninggalkan tempat kelahiran.

Apalagi jika kepergian itu dipaksakan dengan sikap represif pemerintah melalui aparat militer untuk sebuah pembangunan yang masyarakat tidak ikut mengusulkan. Pada kasus Kulon Progo, keadaan diperparah dengan kompensasi yang juga tidak adil. Warga yang rumah dan atau lahannya digusur paksa hanya dijanjikan akan diberikan kompensasi berupa relokasi ke lahan milik Pakualaman. Namun demikian status mereka adalah sewa khusus. Jadi, dari warga yang semula memiliki tanah dipaksa pergi dengan kompensasi sekadarnya agar mereka menyewa tanah. Ini tentu merugikan warga. Selain itu, banyak kejanggalan yang menyertai pembangunan bandara baru ini.

PT Angkasa Pura I dinilai telah mengabaikan tiga hal mendasar dalam pengosongan paksa lahan dan rumah warga untuk pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo. Hal tersebut diantaranya yang pertama, Ijin Lingkungan dianggap cacat karena Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut tidak sesuai prosedur. Kedua, bandara tersebut tidak layak dibangun di wilayah tersebut karena pada dasarnya daerah tersebut merupakan kawasan rawan bencana alam dan tsunami. Ketiga, AMDAL tidak disusun terlebih dahulu sebagai syarat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIY yang mana syarat tersebut sebagai salah satu yang diharuskan terlebih dahulu sebelum surat Ijin Penetapan Lahan (IPL) dikeluarkan.

Namun, walaupun demikian, mega proyek pembangunan bandara NYIA dianggap sulit untuk diberhentikan, karena dilihat dari kuatnya intervensi pemerintah di atasnya dan juga tentu saja gelontoran dana pihak investor. Diprediksi, tak kurang dari 10 triliun dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan bandara tersebut.

Hanya saja, jikalau pembangunan bandara haruslah terjadi, kompensasi yang diberikan kepada warga yang terdampak mestinya membawa keterjaminan pada masa depan mereka. Tidak malah menyingkirkan mereka sebagai penduduk pinggiran dan korban nafsu pembangunanisme.

Notulen diskusi: Esty Fitria Ramadaningsih

Comments

comments

Tags: Bandara NYIA, Darurat Agraria, Kulon Progo, Penggusuran Kulon Progo, Sengketa lahan Categories: Reportasiana
share TWEET PIN IT SHARE share share
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.