Pilkada DKI

Politik dan Hukum Berselingkuh di Pilkada DKI Jakarta

17/11/2016 165 0 0

Pilkada DKI –  Sebelum membaca tulisan ini, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak dalam posisi membela atau menyerang Ahok. Jangan kemudian Anda menghakimi saya pro atau kontra Ahok. Ini penting untuk ditegaskan karena setiap orang berbicara Pilkada DKI maka yang terlintas pada benak orang yang mendengarnya adalah Ahok. Bukan lagi program ketiga pasangan calon, atau misal, visi para calon.

Suhu politik Jakarta memanas akhir-akhir ini. Perebutan kursi gubernur sudah di depan mata, hingga perseteruan sengit elit politik tak terhidarkan lagi. Namun yang menarik pada Pilkada kali ini, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Media sosial hingga warung-warung kecil sebagai tempat konsolidasi murah dan mudah kaum kelas dua menjadi buktinya. Perbincangan tentang Pilkada DKI menjadi trending topic di kedua tempat tersebut.

Euforia Pilkada DKI mestinya menjadi kabar baik bagi kemajuan demokrasi. Akan tetapi jika isunya sudah jauh bergeser dari soal adu gagasan membangun suatu daerah menjadi adu mulut saling menjatuhkan, tentu bermasalah. Jika cara kerja Pilkada seperti ini, maka kemenangan yang diraih oleh siapapun nantinya hanyalah kemenangan bagi elit politik. Bukan lagi menjadi kemenangan bagi segenap warga Jakarta. Pasalnya lawan politiknya akan menyerang balik jalannya pemerintahan sebagai upaya balas dendam. Dan masyarakat yang merugi jika pemimpinnya hanya sibuk bertarung mengamankan kursi.

Pada Pilkada 15 Februari mendatang, sebenarnya ada tak kurang dari 101 daerah yang hendak menggelar Pilkada serentak. Meliputi pemilihan bupati, walikota, hingga gubernur. Namun perhatian kita tersedot habis oleh manuver para elit politik Ibu Kota yang memang menjadi gelanggang utama Pilkada serentak kali ini. Sehingga Jakarta mengaburkan atensi sebagian besar masyarakat pada 100 Pilkada di daerah lainnya.

Djakarta adalah koentji, mungkin begitu yang diimani para centeng politik negeri ini. Statusnya sebagai barometer Indonesia, mengingat keberagaman masyarakat Jakarta, membuat Pilkada Jakarta begitu menggiurkan. Terlebih media-media arus utama seolah memberikan panggung bagi para elit politik untuk unjuk kebolehan di hadapan ratusan juta penduduk Indonesia. Saking riuhnya Pilkada Jakarta kali ini bahkan ada yang berpendapat bahwa Pilkada Jakarta telah dijadikan arena uji coba jelang Pilpres 2019 nanti.

Hanya saja, pertarungan politik Pilkada Jakarta telah menyeret begitu banyak dimensi. Terutama dimensi hukum. Meskipun ada indikasi sentimen agama, pada demo 411 kemarin misalnya, tuntutan mereka adalah soal penegakan hukum. Jika memang begitu ini patut diapresiasi. Karena bila penegakkan hukum yang dituntut, hasil apapun yang ditetapkan pengadilan mestinya harus diterima.

Akan tetapi, perlu kita mengerti, soal penegakan hukum juga bukanlah hal yang bisa serampangan dituntut. Jangan sampai kepongahan dalam memanfaatkan hukum diklaim sebagai pendidikan bagi masysrakat. Aksi saling lapor yang terjadi dalam pusaran Pilkada Jakarta adalah pendidikan hukum bermata ganda. Satu sisi adalah edukasi bagi masyarakat akan kesadaran hukum, namun sisi lain mengajak masyarakat Indonesia pelan-pelan meninggalkan kearifannya. Pada kekhawatiran yang lebih ideologis saya ingin mengatakan; masyarakat diajari untuk meninggalkan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Hayati kalimat ini baik-baik “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”  Itu adalah bunyi sila ke empat Pancasila kita. Ideologi negara kita.

Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para politikus kita yang mestinya menjadi guru kita dalam urusan berbangsa dan bernegara. Bermula dari Ahok yang dilaporkan karena dugaan penodaan agama, disusul Buni Yani yang diduga menyebar fitnah dan provokasi. Ada juga nama seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, Akhmad Dhani, yang dianggap makar dan terbaru ada Desmond Mahesa yang diduga melecehkan Nabi, dan tentu Islam, terkait pernyataannya. Mereka yang di atas sana sama sekali tak menggunakan pendekatan kemufakatan. Sederhananya mereka telah mengangkangi Pancasila yang mengajarkan untuk melakukan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Terlebih semua kasus yang dilaporkan adalah persoalan ucapan yang sangat mungkin terjadi karena ketidaksengajaan. Bukankah keseleo lidah adalah hal yang juga manusiawi?

Sekilas menempuh jalur hukum pada hal-hal yang dianggap melanggar adalah baik. Tapi jika porsinya berlebihan tentu menjadi masalah. Apalagi jika ada kepentingan politis. Mematikan lawan politik dengan menggunakan hukum sangatlah berbahaya. Karena hal itu sama saja dengan memaksa politik menyelingkuhi hukum. Itu adalah preseden buruk bagi penegakan hukum juga dunia politik.

Kita tentu sepakat, untuk urusan apapun, perselingkuhan selalu menyakitkan bagi satu pihak. Dalam konteks Jakarta hari ini, masyarakatlah yang menjadi korban akibat perselingkuhan politik dan hukum.

Bahwa hukum dan politik harus mengedepankan ketentraman masyarakat adalah satu hal yang tidak bisa tidak. Jangan sampai gaduh Pilkada membuat masyarakat Indonesia semakin beringas. Masyarakat  yang menuntut siapapun yang berbeda pilihan politik dengannya harus dipenjara, dan jika tidak, jalan bentrok dianggap suci. Kita harus mengingat kembali semangat penegakkan hukum; mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan malah mengacaukannya.

Harapannya hukum, sebagaimana politik, digunakan dengan cara yang lebih bermartabat. Jangan sampai urusan tuntut menuntut yang terjadi di Jakarta menguras habis energi POLRI sehingga justru abai pada hal-hal yang lebih substansial seperti penindakan pada kasus-kasus besar. Narkoba, korupsi, terorisme, dan berbagai kejahatan luar biasa lainnya saya pikir lebih penting untuk segera diurus. Karena meskipun sudah ada BNN, KPK, dan TNI, untuk urusan kemanan dalam negeri, semua dalam koordinasi POLRI.

Akhirnya marilah kita berdoa semoga perselingkuhan hukum dan politik ini segera berakhir. Hukum tak boleh dijadikan alat menjatuhkan lawan politik.

Agaknya berharap hukum dan politik tak lagi berselingkuh dan kembali berbai’at pada kepentingan seluruh masyarakat adalah hal yang masuk akal. Sebab memang tidak ada perselingkuhan yang abadi. Sepertihalnya Jabatan yang kini diperebutkan, tidak abadi, sama sekali tidak.

 

~~ Pilkada DKI

Comments

comments

Tags: Ahok tersangka, esensiana, hukum, Jakarta, pilkada DKI, pilkada serentak, Saling lapor pilkada Categories: Swarasiana
share TWEET PIN IT SHARE share share
fajar

semacam pemuda, suka kopi, berafiliasi dengan PMII

Related Posts
Leave a reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.