Jelang Pilpres 2019, Kandidat Presiden Masih Itu-Itu Saja?

Sabtu, 4 Agustus 2018 pendaftaran capres dan cawapres resmi dibuka oleh  KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sampai saat ini belum ada capres dan cawapres yang mendaftarkan diri untuk maju di pilpres 2019. Walaupun sebenarnya sudah ada nama-nama calon yang sudah diusung dan ditetapkan oleh beberapa koalisi partai politik.

Joko Widodo dan Prabowo, dua nama yang sudah dideklarasikan untuk maju di pilpres 2019. Beberapa partai yang ada diparlemen, enam diantaranya mendukung Jokowi sebagai presiden kembali, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan PKB. Sementara di kubu Prabowo ada empat partai politik pengusung yaitu, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Pertarungan sengit akan terjadi kembali ditahun 2019 setelah kejadian di pilpres 2014, Jokowi lebih unggul dibandingkan Prabowo. Kedua tokoh ini masih menjadi idola dan belum ada alternatidf tokoh lain yang mumpuni untuk duduk menjadi calon tokoh nomor satu di Indonesia.

Sedikitnya pilihan calon yang terjadi saat ini, bisa terjadi karena adanya ambang batas capres yang tertuang dalam pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Gugatan tentang ambang batas presiden pun sudah beberapa kali dilayangkan ke MK.

Tahun 2019 ini, beberapa tokoh penggugat ambang batas mengeluarkan suaranya, seperti M. Busyro Muqoddas, Chatib Basri, Faisal Basri, Hadar N. Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Feri Amsari, Angga Dwimas Sasongko, Dahnil Anzar Simanjuntak, Titi Anggraini, dan Hasan Yahya. Salah satu tokoh, yang menurut saya briliant pemikirannya adalah Rocky Gerung.

Rocky Gerung merupakan sosok yang menjadi sorotan sejak tahun 2017 karena dianggap sebagai tokoh yang kontroversial mengkritik pemerintahan Jokowi pada saat itu. Beliau selalu mengatakan bahwa dengan adanya ambang batas maka keadilan di Indonesia sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Kebijakan pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dianggapnya sebagai arogansi parlemen untuk mempertahankan kekuasaan. Gugatan yang dilakukan Rocky Gerung pun didikung oleh partai politik non koalisi pemerintah. Sampai saat ini gugatan tersebut belum diputuskan oleh MK untuk dikaji ulang.

Menurut saya, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dengan adanya pasal tersebut. Sebagai masyarakat awam, pastinya saya akan berfikir jika penerapan pasal tersebut memang kurang demokratis, tidak semua rakyat indonesia punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden dan memimpin negaranya sendiri. Padahal, demokratis yang sesungguhnya yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah khususnya terlihat nampak arogan dan berambisi untuk mempertahankan kedudukannya kembali. Walaupun dalam pembuatan kebijakan UU tersebut, DPR RI juga terlibat didalamnya.

Partai politik kecil dengan suara minoritas tidak bisa mencalonkan presiden maupun wakil presiden. Bahkan rakyat biasa non parpol akan terkena imbasnya, ketika dia maju capres maupun cawapres independen mau tidak mau seperti dipaksa untuk ikut bergabung di partai politik. Namun disisi lain, keuntungan adanya pasal tersebut yaitu terjaminnya integritas calon presiden dan wakil calon presiden.

Tidak sembarang orang bisa mencalonkan sebagai capres mapun wapres. Capres dan wapres haruslah berasal dari partai politik yang memiliki dukungan massa dan terpilih dari calon yang terbaik. Artinya, sudah ada proses seleksi sebelumnya untuk memastikan bahwa tokoh ini pantas berlaga di pilpres 2019. Kekuatan massa sangatlah penting dalam dunia politik, tanpa adanya dukungan rakyat ( massa ) akan melemahkan kesatuan Negara.

Ada atau tidaknya pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 ini, tentunya tidak bisa mengubah suara rakyat. Rakyat niscaya akan tahu mana yang harus dipilihnya, maka berikanlah calon kandidat yang istimewa dan sebanyak-banyaknya. Memimpin negara bukanlah masalah bisa atau tidak, tapi dibutuhkan tanggung jawab besar dan sosok ideal demi kemajuan negara.

Comments

comments