Koperasi dan Upaya Petani Menolong Dirinya Sendiri

Belum lama ini, di Desa Ngali, Nusa Tenggara Barat, ratusan petaninya melakukan demonstrasi. Mereka memperotes pemerintah yang seolah membiarkan harga bawang melorot dari yang biasanya Rp. 15.000 per kilogram menjadi hanya Rp. 900 rupiah saja per kilonya. Massa, sebagaimana diberitakan kompas.com, memblokade jalan dan menuntut pemerintah menaikkan harga bawangnya. Paling tidak agar menutup biaya produksi yang sudah mereka keluarkan.

Kejadian seperti di atas hanyalah potret kecil yang menggambarkan keadaan petani Indonesia hingga hari ini. Masalah seperti impor di saat menjelang panen, cuaca dan iklim yang kian tak tentu, serta serbuan hama masih menjadi momok yang belum ditemukan solusi komprehensifnya. Praktis bertani menjadi seperti bertaruh saja, untung-untungan.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memang seolah tak memiliki cukup daya untuk membantu para petani lepas dari bayang-bayang kesusahan. Program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah, belum berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani. Pun dengan Undang-undang Pokok Agraria  yang sejak kelahirannya—tahun 1960—hingga kini seperti macan ompong. Tak ada wibawanya.

Untuk itu, petani perlu didorong untuk menemukan potensi terbaiknya. Sebagai masyarakat komunal, petani memiliki semangat tolong menolong yang kuat. Semangat inilah yang sebenarnya adalah modal sosial besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Petani di sebagian wilayah Jawa Tengah umpamanya, mengenal istilah koloman. Koloman sendiri merupakan suatu tradisi untuk saling membantu dalam menggarap lahan. Dengan cara ini, mereka “membarter” tenaganya sehingga menekan ongkos produksi. Konsep seperti itu, sebenarnya bisa dijadikan titik tolak untuk meningkatkan usaha tani. Cara kerja koloman tersebut hanya perlu disistematisir dan dilembagakan agar makin berdampak.

Sejauh ini pertanian digeluti sebagai sebuah usaha subsistem yang ujungnya sekadar untuk bertahan hidup pelakunya saja. Sungguhpun sebagian hasilnya bisa dijual, itu kerap kali tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Ini bisa kita maklumi, karena petani memperolah hasil dari panen yang waktu tunggunya cukup lama. Itupun jika iklim dan hama penyakit tidak menggagalkannya. Lebih dari itu, pendapatan rata-rata petani Indonesia juga tak seberapa lantaran kepemilikan lahannya yang amat kecil sehingga tidak profitable.

Menurut kajian Panel Petani Nasional (PATANAS) rata-rata petani kita hanya memiliki 0,4 hektar lahan. Padahal untuk mampu menghidupi petani dengan keluarga kecil secara layak saja dibutuhkan paling tidak 0,8-1 hektar luas lahan. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya untuk mengkonsolidasi lahan para petani. Dan koperasi dapat dijadikan platform yang tepat untuk “menyatukan” lahan berikut manajemen pengolahan tanpa memandang dominasi kepemilikan. Dengan cara ini luasan lahan yang digarap dapat mencapai skala bisnis, di sisi lain juga akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sekaligus.

Tata kelola model koperasi ini juga akan memberi jaminan keadilan karena berapapun luasan lahan yang dimiliki oleh petani tidak menentukan hak suaranya ketika pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan penting diambil dengan jalan musyawarah. Dengan begitu tidak akan muncul kelompok elit yang dominan.

Teknisnya petani yang lahanya berdekatan akan menyamakan komoditas yang ditanam berikut penanganan pasca panennya hingga rasional secara agrobisnis. Tata kelembagaannya bisa menggunakan model koperasi pekerja. Dengan konsep ini, petani sebagai pemilik “saham lahan” sekaligus pekerja di perusahaan koperasinya sendiri.

Model tersebut dapat memberikan efisiensi bisnis, meningkatkan standardisasi mutu panen, dan fungsi manajemen yang lebih baik. Dengan begitu harapannya usaha tani akan lebih menguntungkan. Konsep koperasi pekerja pertanian yang seperti ini jelas berbeda dengan konsep KUD di masa lampau, dimana koperasi hanya dijadikan alat untuk menyalurkan bantuan dan memonopoli pasar. Di banyak kasus, KUD justru merugikan petani karena membeli hasil panen dengan harga murah.

Selain konsolidasi lahan, dapat dibuat pabrik-pabrik pengolahan pasca panen oleh gabungan koperasi yang telah terbentuk. Dengan begitu, nilai tambah dari rantai distribusi dapat dinikmati oleh petani itu sendiri, tidak seperti saat ini yang nilai tambah pasca panennya dikangkangi para tengkulak. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat nilai tawar petani menjadi kian tinggi lantaran ia tak menjual produk mentah semata.

Sampai pada titiknya petani—lewat perusahaan koperasinya—lah yang memiliki kekuatan sebagai penentu harga-harga, bukan para spekulan seperti yang kerap terjadi belakangan ini. Dengan proses perencanaan yang matang sejak mulai tanam hingga pasca panen, bukan tidak mungkin harga-harga bisa dikontrol dengan baik lantaran manajemen yang terpadu akan menekan resiko kegagalan petani sekaligus memudahkan pemetaan potensi di masing-masing wilayah. Semoga.

Comments

comments