Refleksi Peringatan Hari Buruh Migran Internasional

Deklarasi konvensi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya pada tanggal 18 Desember 1990 di New York, Amerika Serikat menjadi dasar penetapan hari buruh migran internasional yang diperingati setiap tahun untuk mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pasar tenaga kerja global bahwa pekerja migran mempunyai hak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara asalnya, keamanan dalam bekerja, dan jauh dari diskriminasi rasial.

Dalam UU PPMI 2017 yang disahkan 25 Oktober kemarin tertulis bahwa “Pekerja Migran harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM”

Kalimat manis semacam ini sudah tercantum sejak UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yang implementasinya tidak semanis kalimatnya. Berbagai masalah yang terjadi dari tahun ke tahun belum mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi pekerja migran yang mereka sebut “Pahlawan Devisa”. Kepahlawanan yang disematkan atas tingginya sumbangsih remitansi negara mungkin sebuah alasan dari kurangnya perlindungan, karena mereka pikir pahlawan pasti bisa melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan pemerintah.

Permasalahan sudah kerap ditemui bahkan ketika calon pekerja masih berada di Indonesia. Sebagian calon pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah menyebabkan mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri, tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai dan juga sangat rentan menjadi sasaran empuk bagi para calo dan agen PPTKIS yang memberikan iming iming pekerjaan yang enak dengan gaji besar.

Permasalahan berlanjut di negara tempat bekerja, perbedaan jumlah gaji antara yang dijanjikan sponsor dan yang diberikan oleh perusahaan kerap dialami oleh pekerja sektor formal. Namun yang lebih parah adalah dialami oleh pekerja di sektor domestik perseorangan yang karena tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerja lebih subjektif mengakibatkan lebih rentan terhadap permasalahan meliputi tidak ada jam kerja yang pasti, pembatasan komunikasi dengan dunia luar, penundaan pembayaran gaji, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penahanan dokumen oleh majikan, dan yang lebih parah adalah dijualnya pekerja kepada orang lain.

Yang terakhir ini kerap terjadi di negara Timur Tengah karena sebagian masyarakat masih menggunakan sistem budaya lama yang menganggap bahwa mereka mempunyai hak kepemilikan terhadap pekerja rumah tangga dan bisa diperlakukan semau mereka. Sistem hukum yang tidak proporsional karena lebih membela warga negaranya sendiri menjadi salah satu pemicu perilaku sewenang-wenang terhadap pekerja migrant domestik. Khususnya perempuan.

Dalam setiap peringatan hari buruh migran internasional, concern terhadap berbagai permasalahan yang masih terjadi adalah sebuah keharusan dan bukan upaya untuk menafikan sebagian pekerja migran yang meraih sukses di negara tujuan kerja atau telah berhasil memperbaiki taraf kehidupan di negara asal. Hal ini semata-mata untuk membuka mata kita semua bahwa diantara kisah sukses pekerja migran masih tersimpan tetesan derita yang dialami oleh pekerja migran lainnya.

Arab Saudi merupakan salah satu negara favorit tujuan pekerja migran asal Indonesia juga tidak luput dari permasalahan di sektor pekerja domestik. Banyak dari pekerja perempuan memilih untuk kabur dari rumah majikan karena tidak tahan dengan perilaku sewenang-wenang. Kabur dan bekerja secara serabutan hingga menimbulkan penumpukan jumlah pekerja overstayer merupakan hasil dari akumulasi permasalahan yang meledak bagai bom waktu.

Masih membekas di ingatan kita tragedi tahun 2013 di Jeddah, dimana sekitar 70ribu pekerja migran overstayer asal Indonesia memilih tinggal di bawah jembatan Falastin Road demi menanti pengurusan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) untuk persyaratan bisa keluar dari Arab Saudi. Hal ini tidak  diimbangi oleh profesionalitas KJRI sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah RI, yang terjadi malah memberikan kesimpangsiuran informasi dan proses yang bertele-tele sehingga memprovokasi sebagian pekerja untuk melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban di area KJRI.

Dua tahun pasca tragedi ini, ditetapkanlah moratorium penghentian pengiriman pekerja migran perempuan ke 18 negara di Timur Tengah. Sebuah langkah yang masih belum efektif menghentikan pengiriman pekerja migran perempuan, terbukti masih banyaknya temuan PJTKI swasta mengirim pekerja dengan visa ziarah atau visa pekerja formal namun pada praktiknya mereka akan diinapkan di penampungan perusahaan penyalur lokal lalu direntalkan sebagai pekerja domestik rumah tangga dengan sistem tiga bulanan atau enam bulanan. Sistem ini lebih memberikan kerugian kepada pekerja karena calon majikan membayarkan uang sewa ke perusahaan dan pekerja menerima uang gaji setelah dipotong 50% untuk operasional perusahaan penyalur.

Permainan pengiriman pekerja migran ilegal dilakukan untuk tetap menjaga keberlangsungan bisnis dari pengusaha PJTKI yang penghasilannya menurun pasca diberlakukanya moratorium. Didukung oleh calo yang bergerilya di desa – desa berpenduduk miskin untuk merayu mereka agar mau jadi pekerja migran. Oknum pegawai negara pun mempunyai peran terhadap penerbitan dokumen perjalanan dan lolosnya para calon pekerja migran di pintu imigrasi.

Menteri Tenaga Kerja sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap regulasi PJTKI, alih-alih menertibkan malah berinisiatif untuk membuka jalur resmi kepada PJTKI menjadi agensi pengiriman tenaga kerja domestik dengan sistem rental seperti yang telah dipraktekan selama dua tahun ini. Kunjungan Menaker RI ke Arab Saudi bulan Oktober lalu untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Menaker Arab Saudi tentang rencana pengiriman tenaga kerja domestik. Perwakilan masyarakat Indonesia di Arab Saudi pun tidak luput dari lobi-lobi politis untuk memuluskan rencana yang hari ini menimbulkan kegaduhan pro-kontra di kalangan aktivis buruh migran.

Di tengah kondisi ekonomi Arab Saudi yang sedang krisis pasca turunnya harga minyak mentah dunia, entah apa yang diharapkan oleh Menaker dengan pilot project tersebut. Disinyalir ada keinginan pemerintah untuk menaikkan jumlah remitansi dan peserta BPJS TKI sebagai pemasukan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang gencar di belahan bumi Indonesia. Tapi apakah menambah pemasukan negara harus dengan “menjual” warga negaranya sendiri untuk diperbudak bangsa lain?

Tidak adanya peraturan perlindungan untuk pekerja migran domestik di Arab Saudi haruslah menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencegah pengiriman pekerja migran perempuan. Akan lebih baik jika pemerintah mengevaluasi kembali proses pengiriman tenaga kerja migran dari sektor hulu ke hilir serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan adalah wajib adanya agar calon pekerja bisa disalurkan di sektor formal.

Percayalah, tidak ada pekerja migran yang mempunyai cita – cita menjadi pekerja migran, hanya karena pemiskinan terstruktur warisan zaman orde baru yang membuat saudara saudara kita harus berjuang air mata bekerja di negeri orang. Maka bukanlah pesta untuk memperingati hari buruh migran internasional, melainkan refleksi dan aksi untuk perlindungan dan keamanan kerja yang lebih baik. Salam Pergerakan!!!

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.