Selamat Tahun Politik 2019

Jika muda mudi seperti kita lebih suka merencanakan tentang resolusi pergantian tahun, namun tidak dengan segelintir kelompok elit bernama politisi dan segerombolan gangster sosial media bernama buzzer. Persiapan mereka adalah tentang rangkaian kalimat propaganda, isu primordial dan sektarian yang sudah terlanjur renyah dikonsumsi oleh publik melalui metode click and share via Whatsapp Group.

Metode yang sudah diuji coba di Pilkada DKI tahun 2017 dilanjutkan dengan Pilkada Serentak 2018 meski tidak memenangkan medan pertempuran secara keseluruhan namun setidaknya menjanjikan sebuah hasil yang lebih optimal apabila dilakukan repetisi secara lebih lanjut untuk menyambut pemilu legislatif dan presiden di tahun 2019.

Atas dasar itulah sisa-sisa purnama di tahun 2018 kita lalui dengan berlumur isu yang sebenarnya sudah usang namun terus direproduksi sebagai alat oposisi untuk memojokkan pemerintah atau pemerintah untuk menyudutkan kelompok aktivis. Beberapa isu yang renyah dikonsumsi antara lain, isu kebangkitan PKI, penistaan agama (Islam), kriminalisasi ulama, kriminalisasi dan pembunuhan aktivis advokasi dan agrarian, dakwaan separatis kepada aktivis daerah, pemakaian simbol–simbol agama yang berlebihan, tindakan intoleransi kepada kelompok minoritas, dan yang sedang ngetren di tahun 2018 ini adalah mengaitkan kejadian bencana alam dengan kejadian politik.

Tiga isu pertama adalah yang paling sering diperdebatkan di antara kelompok pendukung capres petahana yang sebut saja cebong dan kelompok pendukung capres oposisi yang sedikit lebih keren dengan sebutan kampret. Sebenarnya isu bahwa capres petahana ini mempunyai hubungan darah dengan orang-orang PKI di masa lampau atau bahkan partai pengusungnya merupakan personifikasi PKI sudah dihembuskan sejak pilpres 2014 yang lalu.

Isu yang hingga kini tetap dijaga pasang surutnya meski telah ditangkis dengan memilih seorang kiai sepuh sebagai cawapres dan munculnya foto bapak petahana menjadi imam sholat di beberapa kesempatan. Namun masih saja ada orang yang percaya bahwa representasi PKI ada di kelompok petahana hanya karena salah satu dari anggota partai pengusungnya ada yang mengakui bahwa dia memiliki seorang ayah yang dahulunya adalah pengurus PKI. Hanya karena satu!

Selanjutnya isu penistaan agama (Islam), kenapa ditambahkan kata Islam di dalam kurung. Karena yang paling sering merasa bahwa agamanya ternista adalah umat Islam yang notabene adalah agama mayoritas di negara Indonesia. Meski kita semua tahu bahwa itu bukanlah representasi umat Islam secara keseluruhan. Namun diakui, hal ini cukup menyita banyak energi umat Islam yang terpecah menjadi dua kelompok. Yang meluruskan bahwa hal tersebut bukanlah penistaan, atau yang memberikan supporting data bahwa tindakan tersebut benar– enar penistaan dan berdampak buruk bagi mereka atau kelompok mereka.

Masih berkaitan dengan label “Islam”, isu kriminalisasi ulama yang sebenarnya hanya menimpa beberapa figur sentral keagamaan dalam kelompoknya (lagi – lagi tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan) dihembuskan secara masif bahwa ini merupakan tindak kriminalisasi terhadap ulama. Meski bukti kesalahannya sudah diketahui secara umum, namun kerja keras buzzer lumayan berhasil meraih sekelompok massa yang rela melakukan aksi turun ke jalan demi figur tersebut. Jangan lupa, beberapa figur juga pernah terkena kasus di era pemerintahan presiden sebelumnya, namun waktu itu tidak ada kalimat kriminalisasi ulama. Tanya kenapa?

Untuk isu selanjutnya, sebenarnya tidak terlalu seksi di kalangan bangsa cebong dan kampret, tapi manusia seperti kita seharusnya mampu berfikir objektif tentang bagaimana proses alih fungsi lahan dari masyarakat kepada korporasi swasta atau pemerintah sering menimbulkan konflik dan memakan korban.

Vonis penjara untuk Budi Pego (Banyuwangi), penembakan polisi terhadap Poro Duka (Sumba), vonis penjara kepada Sholihin dan Koko (Cianjur), penangkapan Hisbun Payu (Sukoharjo) adalah sekelumit dari banyaknya korban dari pembangunan industri atas nama kesejahteraan rakyat. Represi dan kriminalisasi cenderung menjadi jalan pintas untuk membungkam proses advokasi rakyat.
Hal tersebut mengingatkan kita tentang sifat orde baru yang juga hobi membungkam aktivis. Jadi kalau kelompok oposisi mengusung ide kembali ke Orde Baru, wong kelompok petahana saja punya mental orde baru kok. Hanya disimpan rapat–rapat oleh para buzzer medianya.

Satu lagi mental orde baru yang mencolok di tahun 2018 ini adalah represi terhadap aktifitas diskusi yang berkaitan dengan Papua Barat. Puncaknya adalah pada 1 Desember sebagai peringatan aksi damai kemerdekaan Papua dari Belanda pada tahun 1961 yang akhirnya dianeksasi menjadi bagian paling timur dari NKRI. Sebanyak 539 peserta aksi damai diciduk aparat di berbagai tempat terpisah, paling banyak di Surabaya.

Meski beberapa tahun terakhir terjadi pembangunan infrastruktur yang massif di Papua yang menghasilkan kesetaraan harga barang kebutuhan sehari–hari antara wilayah Papua dengan di luar Papua. Namun pengambilan sikap dan penerapan kebijakan oleh pemerintah pada wilayah Papua masih cenderung berdasarkan penilaian subjektif, bukan atas pengambilan pendapat secara objektif dari masyarakat Papua.

Sebagai penutup, penulis mengajak segenap pembaca yang budiman untuk berdoa kepada saudara–saudara kita yang terdampak tsunami akibat letusan anak gunung krakatau. Doa dan bantuan materi lebih dibutuhkan daripada prasangka dan praduga antara kejadian alam dengan manuver politik yang oleh sebagian buzzer dikatakan bahwa ketika Tuhan tidak merestui maneuver tersebut kemudian segera diturunkanlah azab berupa bencana. Istighfar Akhy, Tuhanku tidak seburuk prasangkamu!

“Jika pertarungan politik harus mengorbankan cebong dan kampret …kekasih, maka yang tersisa hanyalah kita, manusia.”

Comments

comments